POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Persoalan abrasi yang terus menggerus wilayah pesisir Pulau Derawan kembali menjadi perhatian Wakil Rakyat Bumi Batiwakkal Berau. Dewan mempertanyakan lambatnya realisasi program penanganan abrasi yang sebelumnya disebut telah memiliki alokasi anggaran.

Menurut Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, abrasi di Pulau Derawan bukan persoalan baru, karena sudah pernah dibahas dan disampaikan dalam Musrenbang beberapa waktu lalu, namun hingga kini penanganannya dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti. 

“Jujur saya heran karena pada kunjungan sebelumnya Pemkab Berau sempat menyampaikan bahwa anggaran penanganan abrasi sudah tersedia. Namun setelah satu tahun berlalu, pelaksanaan program tersebut belum juga terlihat di lapangan,” ungkap Saga belum lama ini dikantor DPRD Berau.

Saga menilai kondisi ini sudah seharusnya mendapat perhatian serius dari Pemkab Berau, pasalnya Pulau Derawan merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap abrasi.

Menurutnya, jika abrasi terus terjadi tanpa penanganan yang jelas, dampaknya tidak hanya merusak garis pantai, tetapi juga berpotensi mengancam sumber air tawar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat di pulau tersebut.

“Yang kita khawatirkan kalau abrasi terus terjadi, pulau bisa mengalami pergeseran. Kalau itu terjadi, sumber air tawar bisa jebol oleh air laut,” tegasnya.

Tak hanya itu, Saga juga mempertanyakan kejelasan anggaran penanganan abrasi untuk tahun anggaran 2026. Ia mengaku menerima informasi bahwa alokasi dana yang sebelumnya disebut tersedia justru tidak lagi muncul dalam perencanaan.

Padahal, kata dia, pemerintah daerah sebelumnya telah menyampaikan kepada masyarakat bahwa penanganan abrasi akan menjadi salah satu prioritas pembangunan.

“Yang saya sesalkan, sebelumnya disampaikan ada anggaran. Tapi sekarang justru tidak ada di 2026. Ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat,” katanya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan pesisir dan kepulauan, Saga menegaskan dirinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat benar-benar dapat direalisasikan. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah terkait agar program penanganan abrasi tidak terus tertunda.

“Saya menyampaikan ini bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat. Program yang sudah direncanakan harus bisa direalisasikan,” ujarnya.

Saga berharap Pemkab Berau  segera mengambil langkah konkret dalam menangani abrasi di Pulau Derawan. Menurutnya, penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kawasan pulau sekaligus melindungi kehidupan masyarakat yang bergantung pada wilayah tersebut. (sep/FN/advertorial)